Majelis Ulama Senior Iran Serukan Pembunuhan Donald Trump dan Netanyahu
TEHERAN - Para ulama senior Iran dilaporkan telah menyerukan pembunuhan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Seruan ini diumumkan di tengah terhentinya negosiasi perdamaian antara AS dan Iran.
Dalam pernyataan 10 poin, Majelis Pakar mengatakan bahwa pembunuhan "presiden Amerika yang kriminal" dan "perdana menteri rezim Zionis yang jahat" adalah kewajiban agama. Pembunuhan terhadap kedua pemimpin tersebut – yang mereka sebut sebagai mahdur ad-dam, atau pantas dihukum mati – “tidak boleh diabaikan dalam keadaan apa pun”.
Seruan untuk bertindak ini muncul meskipun Washington dan Teheran telah menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan untuk mengakhiri perang Timur Tengah, yang meletus pada 28 Februari dengan serangan AS-Israel terhadap Iran.
Pakta 14 poin tersebut memberikan waktu 60 hari untuk menegosiasikan gencatan senjata permanen dan menyelesaikan masalah-masalah pelik termasuk masa depan program nuklir Iran.
Namun, serangan balasan selama beberapa hari di Selat Hormuz dan aksi militer Israel di Lebanon telah menekan kesepakatan perdamaian sementara tersebut.
Dalam seruan mereka agar Trump dan Netanyahu dibunuh, para ulama menulis bahwa membalas dendam atas kematian Ali Khamenei, pemimpin tertinggi yang terbunuh pada hari pertama perang, tetap menjadi "prioritas utama".
"Merupakan kewajiban bagi setiap orang yang berkewajiban dan mendapatkan akses kepada para penjahat ini untuk mengirim mereka ke neraka," tambah para ulama, sebagaimana dilansir The Telegraph.
Bahasa yang digunakan terdengar seperti fatwa keagamaan, tetapi tidak sampai pada fatwa formal, yang dalam Islam Syiah dikeluarkan oleh seorang ulama secara individu atas namanya sendiri, bukan oleh sebuah kelompok.
Pada Selasa (30/6/2026), Hamshahri, sebuah surat kabar besar Iran, menampilkan wajah Trump di halaman depan dengan gambar dirinya di bidikan senapan di bawah judul utama "Balas dendam pasti akan terjadi". Ditambahkan bahwa "membalas dendam atas kematian imam yang gugur dan para martir adalah tuntutan utama rakyat".
Majelis Pakar adalah badan yang terdiri dari 88 ulama yang secara konstitusional bertugas memilih dan mengawasi pemimpin tertinggi. Kantornya di Qom dan Teheran dibom selama perang, yang menurut pejabat Iran merupakan upaya untuk mencegahnya menunjuk pengganti Khamenei.
Putranya, Mojtaba Khamenei, kemudian dipilih untuk menggantikannya dalam pertemuan jarak jauh. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa terpecahnya lembaga tersebut. Hanya sekitar 63 anggota badan tersebut yang menandatanganinya, dan sekretariat Majelis kemudian menjauhkan diri beberapa jam kemudian.
Seruan para ulama itu muncul ketika Masoud Pezeshkian, presiden Iran, melakukan perjalanan ke Qom untuk membela perjanjian perdamaiannya, dengan mengatakan kepada para guru seminari bahwa perjanjian itu telah dicapai "dalam koordinasi penuh" dengan pemimpin tertinggi dan menuduh para kritikus domestik melakukan "operasi psikologis bersama media asing yang bermusuhan".
Namun, proses perdamaian Iran dan AS saat ini tampaknya telah terhenti.
(Rahman Asmardika)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
