Perkuat Putusan KIP, Saksi Ahli Sebut Ijazah Jokowi Adalah Informasi Publik

“Jadi, dari hal yang pokok dalam konstitusi disampaikan ahli tadi, kalau masalah ijazah ini adalah ada hal yang hubungannya untuk kepentingan publik. Jadi, dalam konstitusi pasal 28 pun disebutkan bahwa adalah hak publik untuk mengetahui kalau yang namanya dokumen-dokumen yang hubungannya dengan kepala negara, di sini Joko Widodo Presiden Indonesia yang ketujuh, itu harus diketahui dan harus terbuka untuk publik,” tutur Syamsir.

Ia menilai, permasalahan ijazah Joko Widodo tidak bisa gugur meskipun yang bersangkutan telah pensiun dan berhenti menjadi presiden. Sebab, dampak dari berbagai kebijakannya sudah terasa di masyarakat, sehingga status ijazahnya sebagai informasi publik masih berlaku.

“Masalah ijazah ini tidak akan berhenti. Karena biar bagaimanapun, dampak daripada presiden ketujuh Indonesia ini yang telah dilakukannya selama dia berkuasa 10 tahun. Kita belum tahu sampai sekarang masalah ijazah ini juga masih dalam proses, tapi tentunya setelah kita gugat di pengadilan di Komisi Informasi Pusat kita dimenangkan,” lanjut dia.

Maka dari itu, ia optimis bahwa pihak Bonjowi akan menang dalam sidang gugatan keberatan yang diajukan oleh UGM di PTUN Jakarta. Saat ini persidangan sendiri tinggal menunggu putusan majelis hakim PTUN yang akan dibacakan pada 30 Juli 2026 mendatang.

“Kita merasa juga kita akan dimenangkan karena memang yang kita minta adalah informasi publik yang hubungannya dengan pasal 17 dan 18 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Jadi, itu akan terbuka dan tentunya kita tidak hanya menunggu waktu saja bahwa yang namanya ijazah Joko Widodo itu asli atau tidak asli itu akan terbuka,” pungkas dia.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.