Ramadhan Mahir: APBD Harus Fokus pada Infrastruktur, UMKM dan Pelayanan Publik
MUARO JAMBI - Keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak cukup diukur dari besarnya surplus anggaran maupun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Namun yang lebih penting, setiap rupiah anggaran harus mampu menghadirkan manfaat nyata melalui peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
Demikian disampaikan kader Partai Perindo Ramadhan Mahir saat menjadi Juru Bicara Fraksi PKS-Perindo dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi saat membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan laporan pemerintah daerah, realisasi pendapatan Kabupaten Muaro Jambi mencapai sekitar Rp1,648 triliun, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp1,575 triliun, sehingga menghasilkan surplus sekitar Rp73,44 miliar dengan SiLPA mencapai Rp94,65 miliar. "Secara umum angka-angka ini menunjukkan pengelolaan fiskal daerah berjalan cukup baik," ujar Ramadhan, Kamis (16/7/2026).
Namun, kata Ramadhan, capaian tersebut belum cukup menjadi ukuran keberhasilan pengelolaan APBD Muaro Jambi.
"Keberhasilan APBD tidak diukur dari besarnya surplus dan SiLPA, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.
Ketua DPD Partai Perindo Muaro Jambi ini juga menyoroti masih adanya selisih antara anggaran dan realisasi belanja sekitar Rp98,39 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat program yang belum terlaksana secara optimal sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap proses perencanaan maupun pelaksanaannya.
Ramadhan juga mengingatkan, besarnya SiLPA perlu dicermati. Di satu sisi dapat mencerminkan efisiensi, namun di sisi lain juga bisa menunjukkan masih adanya program pembangunan yang belum terlaksana sesuai rencana.
Karena itu, dia mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, serta memperkuat pengendalian pelaksanaan kegiatan agar serapan anggaran sejalan dengan hasil pembangunan di lapangan.
"Pembangunan bukan soal besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi dampak yang dirasakan masyarakat," tegasnya.
Dia menambahkan, setiap alokasi APBD harus diarahkan pada sektor-sektor yang menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan jalan dan jembatan, layanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih, penguatan sektor pertanian, pemberdayaan UMKM, pengentasan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja.
Ramadhan juga meminta evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya berfokus pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga pada kualitas pelayanan serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan APBD harus tetap berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan integritas agar kepercayaan publik terhadap pemerintah terus terjaga.
Selain itu, dia menilai pemerataan pembangunan juga harus menjadi perhatian mengingat luasnya wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Infrastruktur di kecamatan dan desa, terutama jalan dan jembatan, perlu diprioritaskan berdasarkan tingkat kerusakan, kebutuhan masyarakat, serta aspek keselamatan.
"Pembangunan jangan hanya di pusat. Kecamatan dan desa terpencil harus mendapat porsi pembangunan yang proporsional. Proyek juga harus berkualitas, bukan hanya selesai secara administratif," tandasnya.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
