Koalisi Militer Islam Gandeng PBB Latih Palestina dan Chad Perangi Pendanaan Terorisme
JAKARTA – Islamic Military Counter Terrorism Coalition (IMCTC) meluncurkan program pelatihan hukum untuk mencegah pendanaan terorisme. Koalisi Militer Islam ini bekerja sama dengan UN Counter-Terrorism Centre Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Acara peluncuran ini dihadiri Sekjen IMCTC, Mayjen Mohammed bin Saeed Al-Moghedi, serta perwakilan negara-negara anggota, dengan melibatkan 25 peserta pelatihan dari Negara Palestina dan Republik Chad.
Program ini menandai langkah baru dalam kemitraan strategis antara Koalisi dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan memperkuat kerangka hukum internasional untuk menanggulangi pendanaan terorisme.
Program ini berupaya membekali personel nasional dan meningkatkan kemampuan mereka agar selaras dengan standar serta praktik internasional terkini.
“Pembangunan kapasitas hukum merupakan lini pertahanan pertama dalam menghadapi kejahatan pendanaan terorisme,” ujar Mayjen Al-Mughidi, dilansir spa.gov, Senin (20/7/2026).
Menurutnya, peningkatan efisiensi lembaga peradilan dan keamanan, serta penguatan kerja sama internasional merupakan elemen kunci untuk memutus akses organisasi teroris terhadap sumber pendanaan dan memutus jalur kehidupan finansial mereka.
“Koalisi terus melaksanakan program-program khusus yang bermitra dengan organisasi internasional dan negara-negara anggota,”ujarnya.
Upaya ini kata dia sejalan dengan visinya untuk menyatukan langkah internasional dalam penanggulangan terorisme, membangun kapasitas nasional, serta mendorong pertukaran keahlian dan pengetahuan yang semuanya bertujuan mengimbangi tantangan keamanan, serta meningkatkan kesiapan lembaga nasional dalam menangani kejahatan pendanaan terorisme secara efisien dan efektif.
Program ini bertujuan untuk membangun kapasitas hukum, kelembagaan, dan operasional personel di lembaga penegak hukum, unit intelijen keuangan, kantor kejaksaan, dan otoritas yang berwenang.
Program ini berupaya meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menuntut tindak pidana pendanaan terorisme sesuai dengan kewajiban internasional dan praktik terbaik.
Fokus program ini mencakup pengembangan kerangka hukum nasional dan penguatan implementasi konvensi internasional yang relevan, resolusi Dewan Keamanan PBB, serta rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).
Program ini mencakup serangkaian sesi khusus yang membahas kerangka hukum nasional dan internasional untuk memerangi pendanaan terorisme, metodologi investigasi keuangan, mekanisme pelacakan aliran dana ilegal, serta peningkatan koordinasi antar-entitas nasional dan internasional, disertai dengan tinjauan terhadap pengalaman internasional utama dan praktik-praktik sukses di bidang ini.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
