116 Juta Warga Kekurangan Kalori dan Protein, Kepala BGN: Menyedihkan!
JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan sekitar 116 juta penduduk Indonesia masih mengalami kekurangan asupan kalori dan protein. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 40 persen penduduk yang berada dalam kelompok kuintil 1 dan kuintil 2.
"Sebanyak kurang lebih 40 persen penduduk Indonesia yang berada di kuintil 1 dan kuintil 2 itu mengalami kekurangan kalori dan protein. Mohon maaf, kasarannya kurang makan," kata Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan, kelompok masyarakat tersebut mengonsumsi makanan dalam jumlah lebih sedikit dibandingkan kebutuhan untuk menunjang aktivitas hariannya.
"Ini menyedihkan, tapi ini realita yang juga harus kita hadapi bahwa 40 persen itu kira-kira 116 juta. 116 juta orang kita itu kemudian kurang makan atau kasarannya lapar. Jadi yang dimakan lebih sedikit daripada aktivitas dia," ujarnya.
Menurut Sudaryono, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN juga tengah menyiapkan langkah intervensi yang lebih terarah di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, terdapat 20 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting terendah, 182 kabupaten/kota dalam kategori sedang, 220 kabupaten/kota kategori tinggi, dan 92 kabupaten/kota kategori sangat tinggi.
"Maka kita ingin selain kita berbenah apa yang sudah berjalan ini kemudian kita pastikan berjalan dengan baik, yang baik kita apresiasi, namun kita sedang mempersiapkan diri untuk bagaimana kita bisa mengintervensi langsung memberikan gizi yang pas, yang sesuai, yang dibutuhkan khususnya di daerah-daerah yang memang angka stuntingnya tinggi dan sangat tinggi," katanya.
Untuk mendukung upaya tersebut, BGN akan memanfaatkan data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan data kesehatan. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mengetahui penerima manfaat MBG mulai dari balita, anak sekolah, hingga ibu hamil, termasuk kondisi kesehatannya.
Selain itu, efektivitas program MBG akan dievaluasi melalui program Cek Kesehatan Gratis. Menurut Sudaryono, pemeriksaan kesehatan secara berkala diperlukan untuk mengukur dampak program terhadap kondisi gizi dan kesehatan penerima manfaat.
"Outcome-nya bagaimana? Anak-anak yang tadinya stunting tidak stunting. Yang tadinya sakit jadi sehat. Yang tadinya kurus underweight bisa jadi normal dan seterusnya," ucapnya.
"Cara mengeceknya adalah melalui cek kesehatan gratis. Jadi ada cek kesehatan gratis maka untuk anak-anak balita, ibu hamil ini sama anak-anak sekolah bukan hanya sekali, kami mengusulkan ada pengecekan kesehatan gratis ini dilakukan lebih dari sekali sehingga sehingga kita bisa melihat outcome," sambungnya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
