Ingin Tentukan Dalai Lama Berikutnya, Kebijakan China Tuai Kritik
Dilansir Providence, Rabu (12/8/2026), setelah wafatnya Panchen Lama ke-10 (tokoh lama penting lainnya dalam Buddhisme Tibet), Dalai Lama ke-14 yang saat ini menjabat mengumumkan bahwa sosok yang diidentifikasi sebagai Panchen Lama ke-11 adalah Gedhun Choekyi Nyima, seorang anak berusia enam tahun di China. Nyima kemudian ditahan oleh otoritas China pada tahun 1995 dan tidak pernah terlihat lagi di depan umum. Sementara itu, Beijing menunjuk Panchen Lama versinya sendiri yang disahkan secara resmi dan mengangkatnya sebagai penerus yang sah. Satu pemimpin agama lenyap, sementara sosok lainnya diciptakan oleh negara China. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Beijing tidak menoleransi kebebasan beragama di Tibet.
Kontradiksi ini bahkan lebih mendalam. Sebagai partai berkuasa yang didasarkan pada materialisme dialektis, PKC secara konsisten menggambarkan agama sebagai sesuatu yang terbelakang, tidak rasional, dan pada akhirnya berbahaya. Sepanjang sejarahnya, hal ini terlihat dari penghancuran "Empat Hal Lama" (Four Olds) selama Revolusi Kebudayaan hingga penindasan terhadap berbagai komunitas keagamaan. Label "idealisme" kerap digunakan baik sebagai tuduhan politik maupun pembenaran atas tindakan persekusi, bahkan saat ini masih ada laporan kelompok-kelompok spiritual dapat ditindas hanya karena mereka dicap sebagai penganut paham "idealis."
Hal ini memunculkan pertanyaan yang jelas: mengapa pemerintah yang berkomitmen pada materialisme dan memusuhi idealisme begitu bertekad untuk campur tangan—bahkan mendominasi—salah satu aspek terpenting dalam Buddhisme Tibet?
Para pejabat China sering kali membenarkan kebijakan mereka dengan merujuk pada "tradisi sejarah" dan preseden di mana pemerintah China masa lalu secara resmi mengukuhkan tokoh-tokoh tinggi Buddhisme Tibet. Namun, argumen semacam itu runtuh ketika ditelaah lebih dalam. Hubungan antara otoritas politik dan lembaga keagamaan sangat bervariasi di berbagai periode sejarah. Interaksi yang sesekali terjadi antara pemerintah kekaisaran dan komunitas keagamaan tidaklah sama dengan bentuk kendali administratif menyeluruh yang kini diklaim oleh Beijing. Menjadikan preseden sejarah yang bersifat kasuistik sebagai landasan hukum bagi pengawasan negara secara total merupakan tindakan penafsiran sejarah yang selektif.
