Ingin Tentukan Dalai Lama Berikutnya, Kebijakan China Tuai Kritik
Yang lebih penting, kebijakan ini merupakan bagian dari kerangka tata kelola etnis dan budaya yang jauh lebih luas di China. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing semakin gencar mempromosikan konsep pembentukan "kesadaran bersama sebagai bangsa China," sementara berbagai undang-undang dan kebijakan administratif mencerminkan upaya asimilasi yang semakin sistematis. Undang-Undang tentang Peningkatan Persatuan Etnis, yang disahkan dalam pertemuan tahunan "Dua Sesi" (Two Sessions) di Beijing pada bulan Maret lalu, semakin mengukuhkan kebijakan asimilasi PKC terhadap kelompok etnis minoritas. Dalam kerangka ini, perbedaan agama, bahasa, dan budaya semakin dipandang bukan sebagai bentuk keberagaman yang patut dilindungi, melainkan sebagai perbedaan yang harus diintegrasikan ke dalam satu identitas nasional yang homogen.
Dilihat dari konteks ini, menjadi jelas mengapa pemerintah China memilih untuk tidak menghapuskan institusi lama reinkarnasi secara total. Pertama, Dalai Lama memiliki penghormatan dan pengaruh yang sangat besar di seluruh dunia, sehingga penghapusan institusi tersebut secara terang-terangan akan memicu kecaman internasional yang hebat. Kedua, mempertahankan tampilan luar kemandirian institusional memungkinkan Beijing untuk terus menampilkan citra penghormatan terhadap tradisi keagamaan. Namun, yang lebih mendasar, pendekatan ini mencerminkan strategi pengendalian politik yang lebih halus: bukan penghancuran melalui pelenyapan, melainkan dominasi melalui pengambilalihan; bukan penolakan terbuka, melainkan penggerogotan secara bertahap dari dalam.
Dengan memosisikan diri sebagai penentu sosok Dalai Lama berikutnya, pemerintah China secara fungsional dapat mempertahankan institusi tersebut sembari mengubah substansinya secara mendasar. Begitu otoritas seorang pemimpin agama tidak lagi bersumber dari komunitas keagamaan itu sendiri melainkan dari negara, legitimasi spiritual pemimpin tersebut niscaya akan tergerus. Seiring berjalannya waktu, institusi tersebut mungkin tetap ada, namun maknanya telah hilang; bentuk luarnya bertahan, sementara jiwanya telah dicabut. "Kelangsungan yang direkayasa" semacam itu pada akhirnya mungkin terbukti menjadi cara paling efektif untuk meluruhkan sebuah tradisi.
