Perjuangkan Royalti Digital, Menkum: Indonesia Tak Akan Mengemis, Hanya Butuh Keadilan dan Transparansi
SINGAPURA - Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan posisi Indonesia dalam memperjuangkan hak royalti bagi para pelaku industri kreatif. Hal itu disampaikan saat menghadiri Global Forum on Intellectual Property (GFIP) dalam rangkaian Singapore IP Week 2026 di Singapura, Rabu (26/8/2026).
Supratman menekankan, perjuangan Indonesia terkait royalti tidak didasarkan pada permintaan belas kasihan. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah sistem yang menjamin keadilan dan transparansi bagi para pencipta karya.
“Kami tidak datang untuk mengemis, tapi kami butuh keadilan dan transparansi,” katanya.
Langkah tersebut turut diwujudkan Indonesia melalui pengajuan Proposal for a Legally Binding International Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment pada forum Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) WIPO.
Menurut Supratman, persoalan royalti di era digital memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar aspek hukum kekayaan intelektual. Kepastian penghargaan terhadap karya para pencipta dinilai menjadi salah satu fondasi bagi keberlanjutan industri kreatif.
"Isu royalti digital bukan hanya persoalan hukum kekayaan intelektual, tetapi bagian dari agenda pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ekonomi kreatif yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila para pencipta memperoleh penghargaan dan imbalan yang layak atas karya mereka," ujar Menkum.
Dalam forum tersebut, Supratman juga mengajak ASEAN Plus China dan Korea untuk memperkuat kerja sama dalam memperjuangkan mekanisme royalti yang transparan dan berkeadilan.
