Pemulihan UMKM Bencana hingga 2028, Partai Perindo Dorong Blueprint Ketahanan Ekonomi Nasional
Ferry menilai Banpres perlu diarahkan tidak hanya untuk membantu pelaku usaha memenuhi kebutuhan awal setelah bencana, tetapi juga membuka akses agar usaha dapat kembali berjalan dan memiliki pasar. Menurut dia, bantuan akan lebih berdampak jika diikuti dukungan terhadap pemasaran produk UMKM sehingga pelaku usaha tidak berhenti pada menerima bantuan, tetapi mampu kembali menjalankan dan mengembangkan usahanya.
“Banpres harus ditempatkan sebagai economic recovery capital, bukan sekadar bantuan konsumtif. Karena itu, bantuan tersebut perlu diikuti dengan pembukaan akses pasar bagi UMKM terdampak, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk kembali menjual produknya, memulihkan pendapatan, dan menggerakkan kembali ekonomi lokal," ujar alumnus Magister Perencanaan Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) ini.
Menurut Ferry, pendekatan tersebut juga membutuhkan basis data yang akurat agar intervensi pemerintah tidak menggunakan pola yang seragam untuk seluruh UMKM terdampak. Pemerintah sendiri menerapkan pendataan dan verifikasi berlapis melalui SAPA UMKM yang terintegrasi dengan sejumlah basis data pemerintah, antara lain Dukcapil, SIKP, OJK, OSS, dan BKN.
“Integrasi data melalui SAPA UMKM merupakan fondasi penting untuk membangun kebijakan yang evidence-based. Data seharusnya tidak berhenti sebagai instrumen verifikasi penerima, tetapi menjadi basis targeted intervention sesuai karakteristik, tingkat kerusakan, dan kebutuhan masing-masing usaha,” tegasnya.
