Wilayah Perbatasan Punya Masalah Berbeda, BNPP-BRIN Siapkan Model Baru
Selain itu, terdapat 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), dengan 28 di antaranya menjadi perhatian khusus. Rinciannya, 11 PPKT tidak berpenduduk dan 17 PPKT berpenduduk.
Keragaman kondisi tersebut menunjukkan perlunya kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kapasitas masing-masing daerah.
Makhruzi mencontohkan pengelolaan transportasi pada PPKT berpenghuni yang membutuhkan pendekatan terpadu dengan mempertimbangkan aksesibilitas, kesinambungan logistik, serta aspek kedaulatan wilayah.
Sementara itu, Peneliti Ahli Utama BRIN, Siti Zuhro mengatakan, kompleksitas persoalan di wilayah perbatasan perlu diikuti desain tata kelola yang mampu menyesuaikan kewenangan dengan karakteristik setiap wilayah.
Menurutnya, wilayah perbatasan memiliki kondisi, potensi, risiko, dan kebutuhan yang berbeda, baik antara perbatasan darat maupun laut.
“Perbatasan ada perbatasan darat, ada perbatasan laut. Karakteristik dan kekhasannya berbeda. Potensinya juga beragam,” kata Siti.
BRIN, lanjut Siti, tengah mengembangkan gagasan Adaptive Asymmetric Decentralization Model for Border Governance. Model tersebut memungkinkan distribusi kewenangan dilakukan secara adaptif sesuai karakteristik wilayah perbatasan.
Pendekatan itu mencakup kebijakan, kelembagaan, serta instrumen pemerintahan yang disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas daerah.
