Wilayah Perbatasan Punya Masalah Berbeda, BNPP-BRIN Siapkan Model Baru
JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membahas pengembangan model desentralisasi dan otonomi daerah yang adaptif untuk pengelolaan wilayah perbatasan.
Pembahasan tersebut menyoroti pentingnya tata kelola yang mampu menyesuaikan karakteristik, potensi, serta tantangan masing-masing wilayah perbatasan. Audiensi yang dipimpin Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Tetap BNPP RI, Selasa (8/9/2026).
Makhruzi mengatakan, pengelolaan kawasan perbatasan memiliki dua dimensi utama, yakni keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity). Kompleksitas persoalan di wilayah perbatasan membuat penanganannya membutuhkan sinergi lintas kementerian/lembaga serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Menangani kawasan perbatasan tidak dapat dikerjakan oleh satu lembaga. Ini merupakan tanggung jawab lintas kementerian/lembaga dan juga pusat dan daerah, sehingga koordinasi menjadi kata kunci dalam penanganan perbatasan di Indonesia,” ujar Makhruzi.
Dalam forum tersebut, Makhruzi memaparkan arah strategis pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan (BWN-KP) 2025–2029. Strategi itu mencakup pengelolaan batas wilayah negara, aktivitas lintas batas, pembangunan kawasan perbatasan, serta penguatan kelembagaan.
Cakupan pengelolaan BWN-KP meliputi 204 kecamatan perbatasan prioritas, 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Dari 26 PLBN tersebut, 15 telah terbangun, tiga belum terbangun, sedangkan delapan lainnya masuk dalam rencana pembangunan gelombang III.
