Stafsus Menag: Ponpes HQ Sukoharjo Belum Berizin, Proses Hukum Didukung Transparan
Ia menambahkan, negara harus hadir untuk memastikan anak-anak tidak menjadi korban dari persoalan hukum yang melibatkan orang dewasa.
"Jangan sampai anak-anak kehilangan hak belajar dan merasa ketakutan. Tugas kita bersama, Kemenag, Polri, dan Kemen PPPA, adalah menjaga mereka tetap aman dan masa depan pendidikannya terjaga," tandasnya.
Sementara itu, dari dokumen yang dirilis Kemenag Sukoharjo melalui surat Nomor: 3176/Kk.11.11/3/PP.00.7/10/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 perihal Laporan Penggrebekan Ponpes Hamalatul Quran Sukoharjo oleh Kepolisian.
Dalam laporan hasil kunjungan lapangan pada Jumat, 30 Oktober 2026 ke lokasi di Dk. Laban Wetan, RT 003 RW 001, Ds. Laban, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Kemenag menemukan fakta mencengangkan.
"Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren telah melakukan verifikasi terhadap legalitas keberadaan lembaga Ponpes Hamalatul Quran Dk. Laban Wetan pada SITREN (Sistem Informasi Tanda Daftar Pesantren) tidak memiliki izin operasional dan belum terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kab. Sukoharjo," tulis laporan tersebut.
