Penyadapan: Tiga Tim untuk Satu Skandal
Tujuannya bukan menciptakan kegaduhan politik atau membangun pengadilan opini. Tujuannya memastikan bahwa tidak ada dimensi persoalan yang sengaja atau tidak sengaja ditinggalkan.
Menemukan Tujuan di Balik Penyadapan
Pada akhirnya, ada satu pertanyaan yang harus menjadi benang merah seluruh penyelidikan: Jika penyadapan tidak dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum yang sah, untuk apa informasi rahasia itu dikumpulkan? Pertanyaan ini sangat penting karena penyadapan ilegal dapat memiliki dua dimensi sekaligus.
Pertama, tindakan penyadapan itu sendiri dapat merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Kedua, informasi yang diperoleh dapat digunakan atau dipersiapkan untuk tindakan melawan hukum berikutnya. Dengan demikian, penyelidikan tidak boleh berhenti ketika berhasil menemukan siapa yang mengoperasikan perangkat penyadapan.
Penyelidikan harus bergerak lebih jauh: menelusuri perintah, motif, aliran informasi, penerima manfaat, dan kemungkinan penggunaan informasi tersebut untuk melakukan kejahatan lain. Apabila terdapat dugaan keterlibatan pihak di luar kepolisian, penyelidikan harus dapat menjangkaunya berdasarkan bukti, tanpa memandang jabatan yang pernah atau sedang disandang.
Sebaliknya, apabila tuduhan tertentu tidak terbukti, hal itu juga harus dinyatakan secara terbuka. Kebenaran tidak boleh ditentukan oleh kepentingan politik pihak yang menuduh maupun pihak yang dituduh.
Negara Tidak Boleh Mengkhianati Amanahnya
Kepolisian memperoleh kewenangan penyadapan bukan karena negara menganggap kehidupan pribadi warga boleh diawasi sesuka hati. Kewenangan tersebut diberikan secara terbatas untuk tujuan hukum yang sah, dengan prosedur dan pertanggungjawaban yang harus dipenuhi.
Ketika kewenangan itu diduga digunakan di luar tujuan pemberiannya, persoalannya bukan semata-mata penyimpangan administratif. Ia menyangkut amanah kekuasaan. Negara tidak boleh memberikan kewenangan kepada aparat untuk melindungi masyarakat, kemudian membiarkan kewenangan yang sama digunakan untuk mengancam hak masyarakat.
Karena itulah dugaan skandal penyadapan ini harus ditangani dengan kesungguhan yang sepadan dengan luasnya persoalan. Satu skandal. Tiga kepentingan negara yang harus dilindungi. Tiga mekanisme pengungkapan yang harus bekerja.
Satu untuk menegakkan hukum dan mengungkap kemungkinan ancaman terhadap penyelenggaraan negara. Satu untuk memastikan demokrasi tidak dikendalikan melalui penyalahgunaan informasi rahasia.
Satu untuk melindungi dan memulihkan hak asasi warga negara. Ketiganya harus menjawab satu pertanyaan bersama: siapa yang menggunakan kekuasaan negara untuk mengumpulkan rahasia orang lain, dan untuk kepentingan apa?
Sebab, ukuran keberhasilan pengungkapan skandal ini bukan hanya berapa orang yang akhirnya dihukum. Ukuran yang lebih besar adalah apakah negara mampu memastikan bahwa kewenangan yang diberikan untuk melindungi manusia tidak lagi dapat disalahgunakan untuk menguasai kehidupan manusia.
Peradaban tidak diukur dari kecanggihan negara dalam mendengarkan rahasia warganya, melainkan dari keluhuran moral negara dalam menghormati hak warganya untuk memiliki rahasia.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
