66 Tentara di Kongo Dihukum Mati Gegara Dianggap Pengecut
KONGO – Sebanyak 66 tentara dijatuhi hukuman mati di Republik Demokratik Kongo (DR Kongo) atas tuduhan pengecut, pemberontakan, dan menolak mematuhi perintah. Demikian dilaporkan sejumlah media lokal.
Vonis tersebut dijatuhkan setelah 71 tentara menjalani persidangan di pengadilan militer di Walikale, Provinsi Kivu Utara, Kongo timur, melansi BBC, Selasa (11/10/2026). Dari jumlah tersebut, empat tentara dinyatakan bebas, sedangkan satu lainnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.
Pihak militer menyatakan persidangan tersebut bertujuan meningkatkan kedisiplinan pasukan yang tengah menghadapi kelompok-kelompok bersenjata di wilayah timur Kongo.
Wilayah tersebut telah dilanda konflik selama beberapa dekade. Pertempuran masih terus berlangsung antara pasukan pemerintah dan Front untuk Pendirian Kembali Bangsa (FRN), koalisi pemberontak yang mencakup kelompok M23.
Para tentara itu dilaporkan ditangkap pada 20 Oktober di Walikale. Mereka dituduh meninggalkan posisi dan melarikan diri saat terjadi bentrokan dengan para pejuang FRN.
Selama ini, operasi militer Kongo untuk menghadapi kelompok bersenjata, termasuk M23, kerap terkendala buruknya kedisiplinan dan lemahnya organisasi di internal pasukan.
Pemerintah Kongo berulang kali menuding negara tetangganya, Rwanda, memberikan dukungan kepada M23. Namun, tuduhan tersebut dibantah oleh Kigali maupun kelompok pemberontak, meskipun terdapat bukti yang sangat kuat.
Angkatan Darat Kongo juga terus mendapat kritik terkait kurangnya profesionalisme dan kedisiplinan. Di sisi lain, para prajurit mengeluhkan rendahnya gaji serta minimnya perlengkapan militer yang memadai.
Bulan lalu, sebanyak 27 tentara lainnya juga dijatuhi hukuman mati atas tuduhan serupa, yakni pengecut. Mereka dilaporkan mundur dari garis depan ketika terjadi bentrokan dengan kelompok pemberontak.
Pada Maret 2024, DR Kongo mencabut moratorium hukuman mati yang telah berlaku selama 20 tahun. Pemerintah berdalih kebijakan tersebut diperlukan untuk menyingkirkan "pengkhianat" di lingkungan militer.
Pemerintah menyatakan hukuman mati juga akan diberlakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kelompok bersenjata, pemberontakan, pengkhianatan, serta kejahatan perang.
Kebijakan mengaktifkan kembali hukuman mati tersebut menuai kritik luas dari berbagai kelompok hak asasi manusia. Meski demikian, belum ada eksekusi resmi yang dilaksanakan sejak moratorium dicabut.
Berdasarkan data yang dihimpun stasiun televisi Prancis, RFI, sejak awal 2025 sedikitnya 507 tentara telah dijatuhi hukuman. Dari jumlah tersebut, sebanyak 381 di antaranya merupakan vonis hukuman mati.
Pada Oktober 2025, mantan Presiden Kongo Joseph Kabila juga dijatuhi hukuman mati secara in absentia atas sejumlah tuduhan, termasuk kejahatan perang dan pengkhianatan. Kabila membantah seluruh tuduhan tersebut, tetapi tidak menghadiri persidangan untuk membela diri. Sejak saat itu, ia diangkat sebagai pemimpin FRN.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
