DPR Tegaskan Kebutuhan Hunian Masyarakat Jadi Tanggung Jawab Bersama
JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, mengungkapkan dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya pemerintah, namun pengembang juga harus mengambil peran.
Ia menekankan pentingnya penerapan aturan hunian berimbang sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persoalan perumahan nasional masih membutuhkan penanganan serius, terutama untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak dan terjangkau.
Besarnya tantangan tersebut tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Juli 2026. Indonesia masih memiliki backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,64 juta rumah tangga, sementara 18,77 juta rumah tangga lainnya menempati rumah tidak layak huni.
Menurut Sudjatmiko, kondisi ini membuat Program 3 Juta Rumah tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan rumah baru, tetapi juga perlu mencakup peningkatan kualitas hunian. Untuk itu, ia menilai keterlibatan pengembang swasta dan sektor pembiayaan diperlukan agar persoalan tersebut tidak hanya dibebankan kepada pemerintah.
“Kalau kita ingin memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat, maka ketentuan undang-undang harus benar-benar dijalankan. Pengembang yang sudah masuk kategori besar, dengan jumlah pembangunan di atas 3.000 unit, harus memenuhi kewajiban hunian berimbang. Ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan,” ujar Sudjatmiko dalam keterangannya, Jumat (13/10/2026).
Sudjatmiko menegaskan hal ini saat mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR RI untuk meninjau penyediaan hunian berimbang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ia menjelaskan, hunian berimbang bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan upaya memastikan pembangunan perumahan turut memenuhi kebutuhan kelompok berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah.
Penerapannya pun tidak harus terbatas pada rumah tapak dalam satu kawasan. Pengembang dapat menggunakan konsep pembangunan vertikal sebagai alternatif untuk memenuhi komposisi hunian sesuai ketentuan.
Sudjatmiko memahami pembangunan perumahan berskala besar membutuhkan investasi, lahan, serta perencanaan bisnis jangka panjang. Proses pengadaan tanah atau land bank juga memerlukan waktu sebelum dapat dikembangkan. Karena itu, pemerintah dan pengembang perlu menyusun pola kerja sama yang memungkinkan kewajiban penyediaan rumah sederhana tetap terlaksana tanpa mengganggu keberlanjutan usaha.
Salah satu alternatif yang ditawarkan adalah subsidi silang dari pengembangan kawasan komersial. Keuntungan penjualan ruko, lahan komersial, maupun bangunan usaha lainnya dapat dialokasikan untuk mendukung pembangunan rumah sederhana.
“Kalau membangun rumah sederhana secara hitungan bisnis keuntungannya kecil, bahkan bisa merugi, maka harus ada skema subsidi silang. Pengembang bisa memperoleh keuntungan dari kawasan komersial, ruko, maupun pengembangan usaha lainnya. Dari situ ada ruang untuk mendukung pembangunan rumah sederhana,” katanya.
Sudjatmiko menambahkan, skema tersebut perlu dimasukkan dalam perencanaan bisnis sejak awal agar kewajiban hunian berimbang tidak semata-mata dianggap sebagai beban. Pemerintah juga perlu memahami kebutuhan dan kendala dunia usaha, sementara pengembang harus tetap menjalankan tanggung jawab sosialnya dalam menyediakan hunian terjangkau.
“Yang paling penting adalah kita memiliki niat dan komitmen yang sama. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan pengusaha dan apa yang bisa difasilitasi pemerintah. Tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bersama-sama mewujudkan kebutuhan 3 juta rumah bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah,” katanya.
Ia menegaskan, konsistensi penerapan UU Nomor 1 Tahun 2011 menjadi kunci membangun ekosistem perumahan yang inklusif. Tanpa pengawasan dan pelaksanaan aturan yang tegas, pengembang berpotensi lebih memprioritaskan segmen komersial yang memberikan keuntungan lebih besar.
“Kita ingin pembangunan perumahan tidak hanya menghasilkan kawasan hunian yang bagus dan bernilai komersial tinggi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak. Semangatnya harus ke sana. Semua pihak harus mengambil bagian,” katanya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
