JAKARTA - Irjen Eko Hadi Santoso mengajukan banding atas putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), yang dijatuhkan Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Eko dijatuhi sanksi pemecatan terkait dugaan pelanggaran etik dalam kasus penyadapan ilegal.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Eko telah menyatakan banding setelah putusan sidang etik dibacakan.
“Atas putusan tersebut pelanggar EH menyatakan banding,” kata Trunoyudo dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (17/11/2026).
Trunoyudo menjelaskan, dalam persidangan etik, Eko dinyatakan melakukan permufakatan dalam kegiatan akses ilegal (illegal access) terhadap sistem milik Polri untuk kepentingan penyadapan yang tidak sesuai dengan prosedur dan profesionalitas.
Putusan PTDH tersebut dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang digelar secara tertutup.
Dalam perkara etik ini, Eko diduga melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.