Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Ketentuan Illicit Enrichment Tak Masuk RUU Perampasan Aset, Ini Alasannya

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 19 November 2026 |12:43 WIB
Ketentuan Illicit Enrichment Tak Masuk RUU Perampasan Aset, Ini Alasannya
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membeberkan alasan ketentuan illicit enrichment tak masuk dalam RUU Perampasan Aset.
A
A
A

Selain melakukan perbandingan dengan negara lain, Komisi III DPR juga telah menghadirkan belasan perwakilan elemen masyarakat dalam proses pembahasan. Mayoritas dari mereka, kata Habiburokhman, menyuarakan keberatan yang sama.

“Mereka menyampaikan illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia,” tuturnya melanjutkan.

Adapun alasan kedua menyangkut aspek teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Habiburokhman menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset memiliki karakter sebagai hukum formil yang berfokus pada mekanisme dan prosedur, bukan hukum materiil yang mengatur pemidanaan atau penghukuman baru.

Atas dasar dua pertimbangan mendasar tersebut, legislator Gerindra ini menegaskan bahwa aturan mengenai penindakan peningkatan kekayaan tidak wajar pejabat publik belum dapat dimasukkan ke dalam RUU Perampasan Aset.

“Jadi memang ada dengan dua alasan itu, kita tidak bisa memasukkan di dalam undang-undang perampasan aset ini,” pungkasnya.
 

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement