JAKARTA - Pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang mengajak untuk memboikot media yang sering menjelekkan pemerintah, masih menghenyakkan anggota DPR.
"Itu pernyataan pejabat negara yang antidemokrasi. dan itu berbahaya," kata anggota Fraksi PKS di DPR Mahfudz Siddiq kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/2/2011).
Pernyataan itu malah bertentangan dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mendukung demokrasi. "Ini merupakan bentuk kepanikan dari ring satu Presiden yang terjadi," katanya.
Mahfudz beranggapan, tugas press sebenarnya memang melakukan pengontrolan. "Media itu adalah gatekeeper, tugas media untuk mengkontrol pemerintahan," katanya.
Namun, apakah Dipo sebaiknya meminta maaf kepada media, Mahfudz menyerahkannya pada yang bersangkutan. "Biar saja, kita lihat apakah sosok Dipo merupakan sosok yang demokratis atau tidak. Bagaimanapun juga, apapun medianya, tidak dijadikan sebagai lawan," ungkapnya.
(Hariyanto Kurniawan)