BANDUNG – Politikus PDI Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka menanggapi isu pencalonan dirinya sebagai Gubernur Jawa Barat pada 2013 mendatang.

Rieke menegaskan, masalah pencalonan dirinya tergantung mekanisme partai. "Itu saya serahkan kepada mekanisme di pimpinan partai," katanya, saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, Kamis 17 November malam.

Namun secara pribadi, dirinya lebih baik konsentrasi dulu di DPR. Rieke saat ini aktif sebagai anggota Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan dan tenaga kerja.

Menurutnya, masih banyak pekerjaan yang harus dikebutnya di Komisi IX. Baru saja komisi tersebut selesai membuat UU BPJS. Sedangkan saat ini, Komisi IX menghadapi revisi UU TKI.

Baginya, Pemilihan Gubernur 2013 masih terlalu jauh. Di sisi lain, dia merasa masih banyak hutangnya di DPR terutama tentang perumusan Undang-undang yang akan memengaruhi kebijakan pemerintah ke depan.

"Saya kan bidang kesehatan dan tenaga kerja, penting sekali. Kemarin lolos UU BPJS, tinggal tergantung implementasinya. Habis ini ada revisi UU TKI, penting sekali kan. Banyak kan TKI yang terancam hukuman mati," papar Rieke.

"Jadi menurut saya, ini belum beres sudah mau ingin naik (jadi Gubernur Jabar) kan tidak etis kepada rakyat Jabar," ujarnya.

Tanpa menyalonkan gubernur dan ikut pilkada pun, kata Rieke, dia merasa punya tanggung jawab moral di Jabar. Dia adalah puteri kelahiran Jabar, dan menjadi anggota DPR karena menang di daerah pemilihan di Jabar, yakni Kabupaten Bandung Barat.

"Jadi kerja saya di DPR RI harus kerja keras untuk seluruh Jabar dan Indonesia. Saya tak ingin permalukan Jabar karena diusung masyarakat Jabar sebagai anggota DPR. Jadi saya harus kerja keras semaksimal mungkin untuk beri yang terbaik bagi Jabar," pungkasnya.

(amr)