SURABAYA- Wacana labelisasi Halal dan Jujur yang digulirkan Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN), dinilai dapat memicu kelompok lain untuk membuat labelisasi sendiri.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Dedy Suhajadi menjelaskan meski labelisasi Halal dan Jujur khusus menyasar warga NU.
"Nanti bisa jadi, akan ada kelompok lain yang membuat label sendiri untuk kelompoknya," kata Dedy kepada okezone, Selasa (31/1/2012).
Namun demikan, katanya, KADIN mengaku mengapresiasi upaya tersebut. Asal tidak mempersulit para pengusaha yang ada. Jika banyak yang harus 'diurusi' tentunya akan mempersulit pengusaha.
"Pengusaha kita jangan dipersulit lah. Labelisasi ini sudah ada yang mengurusi," tambahya.
Sejauh ini, pemerintah sudah ada lembaga yang memiliki kewenangan dalam persoalan itu. Seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurutnya dua lembaga itu sudah cukup.
Dia menjelaskan, kata 'Halal dan Jujur' adalah kata sifat yang relatif. Tidak mungkin orang mengatakan barangnya sendiri itu Halal, tentunya ada pihak lain yang menilai.
"Kadin bukannya tidak sepakat dengan labelisasi NU itu, tapi kan sudah ada lembaga yang mengurusi itu," tandasnya lagi.
Seperti diberitakan Rembug Nasional Saudagar NU yang dihelat di Grand City, Surabaya, sejak Kamis pekan lalu merekomendasikan kepada PBNU membuat labelisasi Halal dan Jujur kepada setiap produk yang dikonsumsi warga NU.
(Kemas Irawan Nurrachman)