JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta komisi III DPR untuk menghentikan proyek pengadaaan kartu Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Polri.
FITRA melihat proyek ini akan semakin memboroskan anggaran.
"Segera hentikan, ini proyek hanya menghambur-hamburkan uang pajak rakyat saja," kata Koordinator FITRA Ucok Sky Khadafi melalui rilisnya kepada wartawan di DPR, Jakarta, Selasa (24/04/2012).
Menurut Ucok, program Inafis ini hanya akal-akalan yang dilakukan oleh polisi untuk meningkatkan pendapatan mereka.
"Dari alokasi anggaran, Inafis hanya program proyek-proyekan buat pejabat polisi untuk menambah tambahaan penghasilan saja," imbuhnya.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh FITRA, alokasi anggran inafis tahun 2012 pada APBN 2012 diperkirakan sebesar Rp46.1 miliar.
Sedangakan alokasi anggaran yang ditenderkan atau HPS (harga perkiraan semestara) sebesar Rp45.2 miliar (45.267.748.850). Jumlah tender itu ditujukan untuk dua tujuan berikut.
Pertama, pengadaan peralatan penerbitan inafis card dan inafis card clien berserta bahan baku inafis card sebesar Rp.41.9 miliar (41.968.637.000).
Kedua, Pengadaan barang pakai habis bahan pendukung penerbitan inafis sebesar Rp.1.2 miliar (1.221.245.850) 3). Jasa sewa jaringan V-SAT IP inafis MOBILE sebesar Rp.2 milaiar (2.077.866.000).
"Setelah inafis selesai, dan diterapkan kepada pubik, maka publik harus membeli kartu inafis ini, dan pembelian kartu inafis oleh masyarakat, apakah polisi sudah mulai menjadi institusi bisnis," tegas Ucok.
(Amril Amarullah)