JAKARTA - Rencana Kementrian Hukum dan HAM untuk memberikan grasi kepada terdakwa kasus narkoba Corby yang terkenal sebagai Ratu Mariyuana dikecam berbagai pihak.
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi III DPR RI Nasir Djamil meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninjau kembali rencana Kemenkum HAM tersebut.
Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Anti Narkotika (DPP Granat) Henry Yosodiningrat mendesak agar pemerintah membatalkan rencana tersebut.
“Pemerintah harus berwibawa, SBY sebagai kepala negara pernah mengatakan negara tidak pernah kalah dalam kasus narkoba, karena narkoba adalah adalah aksi jahatan yang menghancurkan bangsa,” kata Henry kepada okezone, Kamis (26/4/2012).
Menurutnya, sangat tidak logis jika SBY memberikan grasi kepada siapa saja, terlebih kasus narkoba. Hal itu akan membuat pelaku lain yang terlibat narkoba akan melakukan hal yang sama.
“Jika grasi tersebut benar dilakukan, maka siapa saja yang terlibat kasus narkoba dapat meminta dan menuntut grasi,” imbuhnya.
Henry berpendapat, grasi kepada Corby tersebut, dapat melukai rasa keadilan dimasyarakat. “Dan itu bisa jadi preseden buruk dimasyarakat,” pungkasnya.
(Susi Fatimah)