Demokrat Minta Publik Bijaksana Nilai Kasus Hartati Murdaya

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf berharap masyarakat melihat kasus hukum yang menimpa kadernya, Hartati Murdaya secara jernih. Dia menegaskan kasus Hartati sama sekali tidak ada kaitannya dengan partai.

"Jadi saya kira ini bisa ditanggapi sangat bijaksana oleh masyarakat, karena ini tidak ada kaitannya dengan Partai Demokrat," ungkap Nurhayati kepda wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/7/2012).

Nurhayati lantas menjelaskan, jauh-jauh hari sebelum bergabung dengan Partai Demokrat, Hartati Murdaya sudah malang melintang di dunia usaha. Sehingga bisa jadi persoalan yang menimpa dirinya berkaitan dengan usahanya, dalam kapasitas dia sebagai pengurus partai.

“Kalau misalnya ada yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan usahanya, tentunya proses hukumnya kan berjalan," ujarnya.

Kendati demikian, Nurhayati tidak memungkiri kasus yang menimpa pemilik PT Hardaya Inti Plantation (HIP) ini bisa mempengaruhi citra partai.

"Merupakan konsekuensi kalau dikait-kaitkan dengan Partai Demokrat, ya tentunya mempengaruhi citra partai. Tapi kalau dilihat dari seorang pengusaha, tentunya beda ya. Harus bisa dibedakan antara profesional, Ibu Hartati ini kan memang pengusaha sejak lama. Jadi bukan masalah Partai Demokrat," simpulnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat permohonan pencekalan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap beberapa pihak yang terkait dalam penyidikan dugaan pengurusan hak guna usaha (HGU) lahan perkebunan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

Selain Hartati, status pencegahan ke luar negeri juga diberlakukan kepada Bupati Buol Amran Batalipu dan tiga karyawan PT HIP, yakni Benhard, Seri Sirithorn, dan Arim. (ful)
(mbs)

Berita Selengkapnya Klik di Sini