"Pengusaha Senantiasa Jadi Korban"

|

Hartati Murdaya (foto: Heru)

JAKARTA - Bos PT Hardaya Inti Plantations, Siti Hartati Tjakra Murdaya alias Hartati Murdaya, saat ini tengah terbelit kasus dugaan penyuapan terhadap Bupati Buol, Amran Batalipu. Politikus Partai Demokrat ini menjadi korban tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan investasi dan seluruh proses adminitrasi yang harus dipenuhi pengusaha.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Partai Aksi Rakyat (PAR), Bambang Sungkono.

“Surat domisili itu kan dibikin susah prosesnya. Bagi pengusaha jelas merugikan, karena time is money. Padahal surat domisili menjadi hak pengusaha. Disinilah muncul wilayah abu-abu, tidak ada kepastian hukum. Pejabat enak saja meminta sesuatu kepada pengusaha agar yang menjadi hak pengusaha segera diberikan. Ini kan lucu, pengusaha senantiasa menjadi korban,” kata dia dalam siaran pers tertulisnya kepada Okezone, Selasa (8/8/2012).

Dia menambahkan, seharusnya Hartati Murdaya mendapat perlindungan.

Sebagai pengusaha. Bambang mencontohkan selama ini dia tidak mengetahui berapa waktu yang diperlukan untuk mendapatkan surat domisili. Surat ini sangat penting karena diperlukan untuk mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP). Namun faktanya, dalam proses perizinan surat domisili tidak dicantumkan kapan selesainya, sehingga pejabat daerah dengan leluasa meminta uang, bahkan memeras ke pengusaha.

Begitu pula yang terjadi pada pengurusan surat Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit, seperti terjadi di Buol. Dalam kasus Buol, pejabat daerah yang proaktif meminta dana ke Hartati. Kata dia, kalau perusahaan sudah menggunakan lahan itu secara prosedural dan sah selama bertahun-tahun, dimana letak kesalahan Hartati.

“Saya tidak membela Hartati. Bahwa yang terjadi selama ini cenderung merugikan pengusaha. Jika permintaan tidak dipenuhi, ada kemungkinan pejabat akan mengganggu usaha kita. Ujung-ujungnya yang rugi ya pengusaha.” ucapnya.

Dari pengalamannya sebagai pengusaha selama ini, Bambang memastikan setiap hari terjadi praktek pemberian hadiah yang sesungguhnya mengarah pada pemerasan.

“Saya enggak punya data jumlah pengusaha yang disidik, tapi saya pastikan tiap hari ada praktek pemberian uang yang dimintai pejabat. Saya juga harusnya ditangkap. Jadi kalau ada pengusaha kena sidik, ya berarti dia kena target. Hartati Murdaya jelas kena target,” ungkapnya.

Sebagai Ketua partai yang menjadi wadah pengusaha Tionghoa di Indonesia, Bambang akan terus mengupayakan adanya perbaikan sistem.

“Harus ada kepastian hukum untuk proses administrasi yang diperlukan pengusaha. Selama ini abu-abu, tidak jelas. Kita sudah melengkapi persyaratan, tapi tidak juga diberikan perizinan tanpa uang pelicin. Aparat harus disoroti, mereka kan sudah digaji oleh negara,” tutur Bambang.

Untuk mencegah terulangnya kasus pemerasan terhadap pengusaha, Partai Aksi Rakyat akan mendorong anggotanya yang sebagian besar pengusaha, untuk melakukan perlawanan. Jika terjadi pemerasan, cukup laporkan ke PAR, untuk diteruskan ke polisi. Atau pengusaha yang langsung melaporkan pada polisi.

“Saya mau tertib semuanya. Pengusaha tertib, aparat juga harus bisa menjalankan kewajiban, melayani masyarakat. Jangan hanya bekerja jika ada uang pelicin. Kedepan tentu akan menimbulkan iklim usaha yang kondusif. Pengusaha tidak was-was menjalankan usaha karena sudah jelas rambu-rambu berikut aturan mainnya. Aparat juga tidak bisa memeras,” tukasnya.

(trk)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Warga Perbukitan Banjarnegara Diminta Kuras Kolam Ikan