Golkar Kebakaran Jenggot Hadapi Pernyataan Dipo Alam
JAKARTA - Pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam, terkait dikeluarkannya persetujuan tertulis dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memeriksa 176 pejabat negara yang tersandung beberapa kasus, menuai banyak kontroversi.
Ketua DPP Partai Demokrat bidang Komunikasi dan Informasi, Ruhut Sitompul, menilai, kritikan yang dilontarkan kader-kader Golkar terkait pernyataan Dipo, memperlihatkan adanya kepanikan dari partai berlambang pohon beringin tersebut. Pasalnya, dari 176 pejabat negara yang bermasalah, 64 diantaranya adalah kader Golkar.
"Tidak perlu kebakaran jenggot seperti itu dan yang merasa kebakaran jenggot dengan statment pak Dipo cepat-cepat dipotong jenggotnya biar tidak kebakaran," kata Ruhut, saat berbicang dengan Okezone, Sabtu (29/9/2012).
Ruhut menjamin, apa yang disampaikan oleh Dipo Alam 100 persen benar dan tidak ada yang dibuat-buat. Sebagai partai politik, seharusnya tidak perlu merasa takut menghadapi itu. Justru kader bermasalah harus segera dibersihkan, agar tidak mengotori partai, seperti yang dilakukan Partai Demokrat.
"Kita juga mengakui jika nama Demokrat juga disebut. Tapi kami siap menguliti dan tidak ada yang akan melindungi oknum kader bermasalah, seperti komitmen Penggagas Demokrat Pak SBY dan deklarator partai," paparnya.
Anggota Komisi III DPR RI ini meminta kepada Golkar agar lebih mengkoreksi diri sebelum menyebut Demokrat sebagai biang koruptor. Pasalnya, korupsi yang dilakukan Partai Demokrat tidak sebanyak yang dilakukan kader Golkar. "Seharusnya, beberapa kader Golkar berani menunjuk hidungnya sendiri sebelum menunjuk hidung orang lain. Semoga mereka mengerti," tutupnya.
Sebelumnya, Dipo Alam membeberkan 176 persetujuan tertulis dari Presiden SBY untuk memeriksa pejabat negara yang terkandung kasus. Menurutnya, kebanyakan mereka berasal dari berbagai partai politik seperti Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Partai Demokrat. Golkar sendiri berdasarkan data tersebut memiliki 64 kadernya yang tersandung masalah korupsi. (ctr).
(Ahmad Dani)
