SBY Seharusnya Urus Rakyat, Bukan Demokrat
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang turun tangan langsung mengurusi partainya membuat publik geram. Masyarakat berharap, di sisa akhir jabatannya SBY tidak lagi terlibat dalam urusan Partai Demokrat.
Demikian riset ilmiah dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI), yang dilakukan pada 11-14 Februari 2013 dengan 1.200 responden dengan margin of error +/- 2,9 persen, dan menggunakan metode multistage random sampling.
"77.85 persen setuju agar tidak semestinya Presiden terlibat mengurus masalah partainya, 16.46 persen yang setuju dan yang tidak tahu ada 5.70 persen," kata Peneliti LSI, Barkah Pattimahu, saat jumpa pers di kantor LSI, Rawamangun, Minggu (17/2/2013).
Dengan kata lain, lanjutnya, sudah seharusnya Presiden tidak terlibat apalagi turun tangan mengurusi partainya. Seharusnya, lanjut dia, Presiden bertugas untuk mengurus negara dan rakyat.
"Publik ingin loyalitas tunggal Presiden hanya mengurusi rakyat," tegasnya.
Berdasarkan hasil survei ini juga disebutkan, publik setuju agar Presiden tidak turun langsung dalam mengurusi masalah internal partai. Sebab, partai politik bukan masalah warga Indonesia, sehingga presiden tidak semestinya turun langsung untuk mengurusi partainya.
"Yang setuju 77.85 persen, tidak setuju 16.46 persen, tidak tahu/tidak jawab 5.70 persen," tambahnya.
Karena itu, pada kepemimpinan selanjutnya, setiap presiden yang terpilih agar dengan sukarela mencopot jabatan apapun di partainya. Hal ini dilakukan agar bisa bekerja secara total mengurus rakyat.
"Publik menghendaki presiden terpilih nanti untuk melepaskan jabatannya di partai, yang setuju ada 76.43 persen, tidak setuju 18.15 persen dan tidak tahu 5.41 persen," pungkasnya.
(TB Ardi Januar)
