UU Kamnas Berpotensi Mengulang Penindasan seperti Era Orba

Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

UU Kamnas Berpotensi Mengulang Penindasan seperti Era Orba
BANDA ACEH - Puluhan mahasiswa berunjuk rasa ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Aceh di Jalan Teuku Nyak Arif, Banda Aceh, mendesak pembatalan RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Mereka menilai RUU Kamnas akan membawa Indonesia kembali kemasa kelam Orde Baru.

Massa tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Kota (JMK) itu menilai, jika RUU Kamnas disahkan maka tak ada lagi supremasi sipil, kebebasan pers kemerdekaan berkumpul dan menyampaikan pendapat di Indonesia.

"Akan banyak catatan-catatan sejarah silam soal penindasan dan pembantaian yang akan terulang di negeri ini jika RUU Kamnas disahkan, akan banyak rakyat yang dirugikan olehnya," kata Muhammad Misri, Koordinator aksi JKM dalam pernyataan sikapnya, Kamis (25/4/2013).

Menurutnya RUU Kamnas banyak mengandung pasal-pasal karet atau multitafsir yang berpotensi disusupi skenario-skenario politik para elit. "Rancangannya mengarah pada pemberdayaan seluruh kekuatan nasional (TNI, Polri, BIN) melalui suatu sistem keamanan nasional yang disebut Dewan Keamanan Nasional yang langsung diketuai oleh presiden," sebutnya dalam demo berlangsung tertib.
 
Konsep ini, lanjut dia, sama dengan Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada masa Soeharto, yang efektif mempertahankan kekuasannya hingga 32 tahun. "Kita tidak ingin bumi pertiwi ini kembali pada masa-masa itu," ujar Misri.

Mereka menilai UU Kamnas tak tepat dijadikan payung hukum bagi UU lainnya, sebab dalam sistem hukum Indonesia tak mengenal UU membawahi UU lainnya. UU Kamnas dinilai bukanlah kebutuhan rakyat dan negara, melainkan hanya untuk kepentingan politik tak rasional.

Sebagai wujud perlawanan atas RUU Kamnas, mahasiswa sudah mendirikan Posko Tolak RUU Kamnas di gerbang masuk ke kampus Universitas Syiah Kuala di Darussalam, Banda Aceh.

Sementara Erfan, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkum HAM Aceh yang menemui massa menolak berkomentar soal RUU Kamnas, namun dia berjanji menyampaikan aspirasi mahasiswa ke atasannya. "Tidak ada kewenangan memberi masukan, karena memang kami tidak punya kewenangan untuk itu," katanya.

Usai ditanggapi Kanwil Kemenkum HAM, mahasiswa pun membubarkan diri dengan tertib. (put)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Curi Pasir Laut di Bali, Widiarta Didenda Rp5 Juta