Kasus Satinah Tamparan Keras bagi Pemerintah

Kasus Satinah Tamparan Keras bagi Pemerintah
JAKARTA - Menjelang hari eksekusi tenaga kerja Indonesia, Satinah, di Arab Saudi, yang divonis hukuman mati karena telah membunuh majikannya, uang diyat sebesar Rp 21 miliar yang dibebankan kepada pemerintah tak kunjung terkumpul. Perkembangan terakhir hasil ‘urunan’ untuk Satinah baru terkumpul sekira Rp15 miliar.
 
Migrant Care dalam keterangan persnya, menduga adanya permainan calo dalam kasus ini. Perhimpunan buruh migran ini mengungkapkan jika uang diyat ini seolah-olah menjadi komoditas bisnis.
 
Analis Timur Tengah, Lathifa Marina Al Anshori, melihat kasus Satinah ini dari awal memang ada kesan bahwa pemilihan uang diyat sebagai jalan penyelesaian, hanya untuk dimanfaatkan. “Ini memang sudah jadi karakter bangsa di sana,” ucap Lathifa.
 
Lulusan Universitas Kairo ini juga menambahkan bahwa kasus Satinah ini menjadi alarm keras bagi pemerintah yang tampaknya tidak belajar dari kasus-kasus terdahulu. “Ini belum puncak permasalahan, kasus seperti ini akan masih terus bergulir. Selama pemerintah tidak memberikan edukasi memadai kepada para tenaga kerja untuk tindakan pencegahan. Apalagi dengan kembalinya dibuka moratorium tenaga kerja ke Arab Saudi, saya sangat khawatir, karena masalah disana saja belum selesai, lalu kok dikirim lagi? Harus ada perjanjian bilateral yang sangat mengikat dan peraturan yang general karena ini menghadapi karakter negara yang berbeda,” tegas Lathifa.
 
Sementara itu, pengamat Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, berpendapat bahwa seharusnya uang diyat itu dibayar oleh keluarga Satinah.
 
“Ini hubungan antara pelaku dan korban yang bersifat kontraktual, bukan antara pemerintah dan pihak korban. Pembayaran diyat oleh pemerintah RI membuat keluarga korban pembunuhan untuk mengkomersialkan diyat. Keluarga korban akan berpandangan Indonesia mampu membayar diyat seberapapun besarnya,” ucap Hikmahanto.
 
Hikmahanto juga merasa uang diyat ini seharusnya bisa digunakan untuk memberi kesejahteraan dan pembangunan untuk rakyat. “Uang diyat yang dibayar pemerintah akan menjadi preseden buruk, seharusnya tidak digunakan untuk membayar pemerasan melalui lembaga diyat,” tuturnya.
(ful)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Tentara Tunisia Tewas Diserang Teroris