 
                MAKASSAR - Rencana pembentukan DPR tandingan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendapat tanggapan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra. Dia meminta semua pihak dewasa dalam berpolitik.
Yusril mengaku sangat prihatin dengan kondisi ini. Menurut dia, adanya DPR tandingan merusak perkembangan demokrasi.
"Ternyata politisi kita belum mampu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Mereka lebih mengedepankan kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi. Mereka harusnya mampu mengedepankan musyawarah dalam memecahkan persoalan bangsa. Jangan hanya main kuat-kuatan dengan voting,” ucap Yusril kepada Okezone, Kamis (30/10/2014)
Menurut dia, kondisi tersebut merupakan dampak dari tidak seimbangnya pembagian kekuasaan.