Ini Pembelaan Pengacara Atas Status Tersangka Komjen BG
JAKARTA - Kuasa Hukum Komjen Pol Budi Gunawan, Fredrich Yunadi, menilai penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya cacat hukum.
Pasalnya menurut dia, pimpinan KPK saat ini tidak lengkap dengan jumlah hanya empat komisioner. Hal itu melanggar undang-undang, karena pimpinan KPK menganut asas kolektif kolegial.
"Sesuai Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK diudah sangat jelas, bahwa yang akan diputuskan oleh KPK wajib diputuskan oleh lima pimpinan," ujar Fredrich dalam diskusi Polemik 'Menanti Keputusan Jokowi' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2015).
Kemudian, lanjut Fredrich, penetapan tersangka untuk Budi Gunawan itu terlalu cepat hanya berselang satu hari dan tidak ada pemberitahuan surat penetapan tersangka terhadap mantan Kapolda Bali tersebut.
