JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai terbuka kepada publik menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi dalam polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta yang diduga berpotensi merugikan negara.
Menurut Lulung, hasil audit investigatif yang diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kasus Sumber Waras harus disampaikan BPK kepada publik, jangan hanya kepada KPK saja. (Baca juga: Fadli Zon: KPK Jangan Pura-Pura Bodoh!).
"Makanya kita juga harus fair dalam penyelenggaraan negara ini. Termasuk BPK, harus terbuka aja. Jangan hanya terbatas kepada siapa yang meminta audit investigasi," ujar Lulung dalam diskusi Sindo Trijaya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016).
Meski dalam peraturannya, BPK tak boleh menyampaikan hasil audit investigatif kepada publik, namun menurut Lulung hal itu sebaiknya dilakukan BPK untuk menghindari kegaduhan antara BPK dan KPK.
Seperti diketahui, KPK hingga saat ini belum menaikkan kasus Sumber Waras ini ke tahap penyidikan meski BPK telah menyatakan adanya potensi kerugian negara hingga Rp 191 miliar.
"Jangan sampai masyarakat menilai ada kegaduhan antara KPK dan BPK. Jadi saya setuju ada audit forensik dan uji ke publik," pungkas Lulung.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.