JAKARTA - Rencana aksi bela Islam jilid 3 yang rencananya akan digelar pada 2 Desember 2016 dikhawatirkan dapat merugikan negara dan rakyat Indonesia. Sebab, aksi tersebut mengganggu stabilitas keamanan dan perekonomian bangsa.
"Saya cuma khawatir begini, seperti itu nanti yang terganggu kan pasar modal, indeks saham gabungan terganggu, mata uang terganggu, kepercayaan investor terganggu. Kalau itu sampai terjadi, negara dirugikan loh, rakyat banyak dirugikan," kata Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).
Anggota Komisi I DPR RI ini menuturkan, kedewasaan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan muncul agar tidak mudah tergiring oleh isu-isu yang memprovokasi untuk memecah belah bangsa.
"Saya rasa kita semua sudah pandai, masyarakat Indonesia sudah pandai, ini ada apa nih, mau ke mana, siapa yang diincar, bagaimana, oleh siapa, malah jadi banyak tanda tanya," ujar Fayakhun.
Fayakhun mengungkapkan, tuntutan masyarakat khususnya umat Islam pada demo 2 Desember sejatinya tak jauh berbeda dengan tuntutan pada 4 November, yakni penegakan hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Meski demikian, Fayakhun tetap tidak melarang masyarakat untuk melakukan unjuk rasa lanjutan yang telah direncanakan pada 2 Desember oleh demonstran yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI di kawasan Sudirman-Thamrin dan Semanggi.
"Kalau unjuk rasa itu kan memang boleh, orang mengadakan demo kan boleh dengan izin. Tapi ya sekali lagi, karena status tersangka itu belum terdakwa, belum terpidana," tukasnya.
(Ulung Tranggana)