Pelibatan TNI Berantas Teroris Tak Akan Jadi Dasar Militeristik
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis berpendapat pelibatan TNI dalam memberantas terorisme sangatlah tepat. Hal itu dikatakan menyusul adanya polemik pelibatan TNI dalam revisi UU Anti Terorisme.
"Dari segi konklusi tidak ada sedikit pun yang salah dengan pelibatan TNI memberantas teroris, sama sekali tidak akan menjadi dasar militeristrik di republik ini," kata Margarito saat berbincang dengan Okezone, Minggu (4/5/2017).
Ia mengatakan, cara pandang mengenai hubungan sipil dan militer dalam penanganan terorisme sudah tidak tepat. Pasalnya, terorisme sudah semakin merajalela di Tanah Air.
"Ini kepentingan nasional dan berdiri di atas konstitusi. (Persoalan sipil-militer) sudah selesai, itu tergantung pada kita," ujar dia.
Dalam operasi pemberantasan terorisme di Poso, misalnya, polisi melibatkan TNI. Hal itu dianggap menjadi contoh bahwa TNI dapat terlibat dalam penanganan aksi teror.
Lebih dari itu, Margarito juga mengingatkan semua pihak untuk tidak khawatir atas kembalinya militer dalam kancah perpolitikan. Pasalnya, TNI tidak ikut campur dalam urusan politik dan hingga kini pusat kekuasaan masih berada di tangan sipil.
"Secara tata negara poros kekuasaan (politik) ada di DPR dan pemerintah, bukan militer," tutur dia.
(Ranto Rajagukguk)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
