Tiga Cagub Tolak Otsus Bali

SANUR - Tiga calon gubernur (cagub) Bali kompak menolak menandatangani naskah yang berisi komitmen moral untuk menciptakan otonomi khusus (otsus) Bali bila nanti sudah terpilih sebagai gubernur. Penolakan disampaikan setelah naskah tersebut disodorkan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Bali usai debat publik cagub Bali di Hotel Inna Grand Bali Beach Bali.

Ketiga cagub sepakat menolak naskah komitmen otsus tersebut dengan alasan saat ini belum ada keputusan dari Pemerintah Pusat terkait tuntutan otsus oleh masyarakat Bali. Selain itu, hingga kini belum ada aturan yang memungkinkan dilaksanakannya otsus di Bali.

Cagub yang hadir dalam debat tersebut terdiri dari cagub dari PDIP Made Mangku Pastika, cagub dari Koalisi Rakyat Bali Cok Budi Suryawan, dan cawagub dari Koalisi Kebangkitan Bali I Gusti Bagus Alit Putra.

Made Mangku Pastika berdalih, tidak mudah menciptakan otonomi khusus bagi Bali. Bahkan ia menyebut tidak mungkin menciptakan Bali sebagai daerah otsus seperti Aceh dan Papua.

"Apalagi selama ini pejabat di pusat sering berkomentar, ini Bali mau apa sih?" kata Pastika yang berpasangan dengan cawagub Anak Agung Puspayoga, Senin (9/6/2008).

Hal senada disampaikan Alit Putra. Cawagub yang menjadi pasangan cagub I Gede Winasa itu bahkan tegas menyatakan tidak mau dijebak oleh naskah komitmen yang aneh-aneh.

"Mohon ya, jangan dijebak kami para kandidat, nanti kami dikira aneh-aneh karena belum ada keputusan dari pusat," ujar Alit Putra.

"Sebaiknya otsus itu dipending atau ditunda saja. Memang perjuangan lanjutkan, tapi kami menunda persoalan itu," tandas Cok Budi Suryawan.

Naskah otsus tersebut akhirnya batal ditandatangani para cagub. Namun para cagub bersedia menandatangani naskah komitmen damai dalam lembaran berbeda, yang disodorkan panitia. Dalam naskah tersebut, para cagub sepakat untuk menjaga kedamaian dan kenyamanan Bali, terpilih ataupun tidak terpilih menjadi kepala daerah.

Ketua Kadin Bali I Gede Wiratha mengaku kecewa dengan penolakan para cagub untuk menandatangani naskah komitmen otsus Bali tersebut. Menurut Wiratha, naskah komitmen itu disodorkan untuk meningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Bali.

(Hariyanto Kurniawan)