Anomali Demokrasi, Politik Dinasti Wajib Ditolak

JAKARTA – Belakangan isu politik dinasti kembali berhembus sebelum Pemilihan Presiden 2014 mendatang. Politikus muda PKB Abdul Malik Haramain menilai politik dinasti merupakan salah satu bentuk anomali demokrasi. Oleh karenanya, praktek semacam itu harus ditolak secara tegas.
 
"Karena akan merusak demokrasi dan berpotensi menutup ruang bagi semua warga untuk menjadi pemimpin," ujar Malik kepada Okezone di Jakarta, Minggu (27/5/2012). 
 
Sekjen DKN Garda Bangsa itu menegaskan politik dinasti mengakibatkan persaingan politik berlangsung tidak fair. Aspek keadilan yang menjadi inti dari demokrasi akan hilang dalam proses Pilpres, Pileg, atau Pemilukada. 
 
"Semangat politik dinasti jelas ingin melanggengkan kekuasaan dibawah sanak famili atau konco-konconya. Inilah awal dari munculnya kecurangan dan pelanggaran politik," terangnya.
 
Malik yang duduk di Komisi II DPR menambahkan draft RUU Pemilukada usulan pemerintah atau. Kemendagri telah secara eksplisit melarang istri atau suami, anak atau menantu, bapak, kakak atau adik untuk maju sebagai calon kepala daerah.
 
"Ini terobosan dan harus  didukung. Semangat Politik dinasti jelas ingin melanggengkan kekuasaan dibawah sanak famili atau konco-konconya," tandasnya.

(K. Yudha Wirakusuma)