MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Ketua Presidium IPW Neta S. Pane menilai program Polisi Peduli Pengangguran yang dilaksanakan oleh Polsek Karawaci, Tangerang dinilai tidak layak dilanjutkan. Pasalnya, Kepolisian bekerja sama dengan pihak ketiga, yakni outsourcing untuk menyalurkan pengangguran ke perusahaan.
Menyikapi itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, enggan berkomentar. Menurutnya, program-program yang dibangun Kapolda sudah dijalankan oleh sejumlah Polres di jajaran lembaga hukum tersebut.
"Saya tidak mau berkomentar soal itu. Bisa ditanyakan langsung ke Kapolseknya. Saya melihat program kapolda memang dijalankan oleh Polres-Polres," jelasnya saat dihubungi Okezone di Jakarta.
Dia menjelaskan, selain program Polisi Peduli Pengangguran di Polsek Karawaci, juga sudah ada Polisi Peduli Pendidikan di Jakarta Selatan. Di sana, Polres Jaksel merekrut anak-anak jalanan untuk mendapat pelatihan IT selama tiga bulan. "Ada juga Polisi Peduli Pengangguran di Tanjung Periok," tambahnya.
Dalam program Polisi Peduli Pengangguran di Tanjung Periok, pihaknya bekerjasama dengan PT Pelindo. Perusahaan tersebut membuka lowongan pekerjaan untuk 1.000 orang.
Selain itu, sambungnya, Polres Jakut turut serta membangun sekolah dasar untuk anak-anak kurang mampu di wilayah hukumnya. Program tersebut bekerjasama dengan perusahaan dan menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) untuk pembangunan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Polsek Karawaci bekerjasama dengan perusahaan outsourcing PT Sakura Jaya Utama, menyalurkan 200 pengangguran ke perusahaan yang ada di wilayah hukumnya. Program itu ditujukan untuk mengurangi tindak kriminalitas dengan memberikan pekerjaan bagi pengangguran.
Belakangan, program tersebut dinilai tidak layak untuk dilanjutkan karena adanya keterlibatan pihak ketiga (outsourcing). Alasannya, justru buruh selama ini ingin sistem kerja kontrak (outsourcing) dihapuskan. Selain itu, dengan melibatkan orang ketiga, lembaga polisi dinilai sebagai calo.
(Risna Nur Rahayu)