Kudeta Thailand Picu Sanksi dari AS

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menanggapi dingin kudeta yang dilakukan militer terhadap pemerintahan Thailand. AS pun dikabarkan akan mengkaji pemberian sanksi.

"Tidak ada justifikasi dari kudeta militer ini," ujar Menteri Luar Negeri AS John Kerry, seperti dikutip Reuters, Jumat (23/5/2014).

"Tindakan ini akan memicu implikasi negatif dalam hubungan AS-Thailand, khususnya dalam hubungan militer. Kami mengkaji bantuan militer serta bantuan lainnya, berdasarkan hukum AS," lanjutnya.

Kepala Angkatan Darat Thailand Jenderal Prayuth Chan-Ocha saat ini memegang kendali pemerintah, setelah mengumumkan kudeta pada Kamis 22 Mei 2014. Selasa 20 Mei 2014 lalu, Jenderal Prayuth mengumumkan penerapan status darurat militer di Negeri Gajah Putih.

Dalam pernyataannya, Prayuth terpaksa melakukan kudeta untuk mengamankan kembali situasi di Thailand. Selain itu, kudeta juga dimaksudkan untuk mendesak dilakukan reformasi, setelah krisis politik terjadi selama enam bulan.

Sementara mengenai sikap AS, Kerry secara eksplisit menyebut kejadian yang berlangsung di Thailand sebagai kudeta militer. Hal ini berbeda ketika pergantian kekuasaan di Mesir, di mana Pemerintah AS berdebat selama berpekan-pekan ketika Mohammad Morsi dilengserkan militer pada 3 Juli 2013 lalu.

Untuk sanksi, Kerry pun tidak menjelaskan secara rinci. Tetapi dalam hukum AS menyatakan, mereka akan menghentikan bantuan kepada negara yang pemerintahannya diturunkan oleh kudeta militer.

Lembaga eksekutif biasanya membutuhkan waktu untuk memutuskan kudeta militer terjadi di sebuah negara. Umumnya bantuan AS langsung dihentikan kepada negara yang terjadi kudeta.

(Fajar Nugraha)