Pemprov DKI Minta PT JM Bongkar Tiang Monorel

“Pemprov enggak ada kerugian kalau tiang itu dibongkar. Itu kan investasi swasta murni. Kita dulu mau beli tiangnya, biar win-win solution. Tapi PT JM nawarin harga sekira Rp600 miliar, sedangkan BPKP tetapkan harganya Rp204 miliar. Bedanya jauh sekali kan,” tandasnya.

Sementara, Direktur Utama PT JM, Sukmawati Syukur, membantah tuduhan bahwa pihaknya tidak melakukan pembangunan monorel. Menurutnya, pembangunan monorel terhenti karena Pemprov DKI Jakarta belum menandatangani adendum perjanjian kerja sama antara PT JM dan pemerintah daerah DKI Jakarta.

"Jika dituding tidak bekerja, kami menolak. Sebab adendum perjanjian yang memuat persetujuan Depo dan bisnis plan belum disetujui oleh DKI, jadi pekerjaan konstruksi juga tidak bisa diteruskan," ungkapnya kesal saat dihubungi.

Dijelaskannya, dalam nota kerjasama tersebut terdapat dua lampiran, bisnis plan dan lokasi Depo, yang selalu dibahas oleh Pemprov DKI Jakarta.‎

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak sepakat dengan rencana pembangunan Depo di Tanah Abang dan Waduk Setiabudi.