Dukungan Golkar & PDIP Bantu Pemerintah Loloskan RUU Prioritas

Sementara Menkumham Yasona Laoly menegaskan bahwa Pemerintah bukannya tak setuju dengan revisi UU Otsus Papua. Namun, kebijakan pemerintahan Jokowi-JK adalah mendahulukan kebijakan affirmative action untuk Papua.

Yasonna menambahkan, kesejahteraan masyarakat di Papua merupakan prioritas. Karenanya selain dana otsus, katanya, pemerintah juga mengajukan penambahan dana infrastruktur untuk Papua.

"Kita terus evaluasi. Tahun ini ppemerintah bangun jalan, bahkan melibatkan TNI. Presiden memberi perhatian, bahkan tiga kali dalam setahun presiden ke Papua. Itu bukti perhatian pemerintah untuk Papua," beber Yasona.

Alasan lainnya, Yasona menilai seandainya pun UU Otsus direvisi, takkan berguna kalau dalam praktiknya belum bisa berjalan sempurna. Makanya, Pemerintah memilih agar diberi kesempatan melaksanakan UU Otsus saat ini dengan lebih sempurna, sembari mengkaji poin-poin UU itu yang harus direvisi.

"Apalagi usulan revisi ini masuknya saat injury time. Saya kira perlu mengkaji secara mendalam supaya hasilnya baik. Kalau revisi ini mau dimasukkan ke prioritas sekarang, saya juga harus konsultasi dulu dengan menkeu dan kementerian lain," ujarnya.