Dukungan Golkar & PDIP Bantu Pemerintah Loloskan RUU Prioritas

Karena itulah Yasona mengusulkan agar revisi UU Otsus Papua tetap dimasukkan ke Prolegnas 2015-2019, namun tak jadi bagian Prolegnas Prioritas 2015. Penjelasan Menkumham itupun akhirnya langsung menghentikan usaha enam fraksi yang sebelumnya ingin agar revisi UU Otsus Papua dimasukkan ke prolegnas prioritas 2015.

Sedangkan RUU Prioritas yang akan diselesaikan 2015 antara lain RUU Pemilihan Kepala Daerah, RUU Pemerintahan Daerah, RUU KUHP, sejumlah RUU terkait ratifikasi perjanjian internasional, dan RUU Pembentukan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Ketua Baleg DPR Sareh Wiyono mengatakan, kesepakatan itu akan dikukuhkan dalam paripurna DPR. ”Kesepakatan ini akan dibawa dalam rapat paripurna DPR terdekat untuk disahkan," kata Sareh yang memimpin pleno.

(Muhammad Saifullah )