Karena itu, Ahok pun bertekad akan melaporkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum. "Solusinya harus lapor ke pihak berwajib. Saya sih lapor, begitu saja," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, salah satu pengadaan barang yang menurut Ahok termasuk "anggaran siluman" adalah uninterruptible power supply (UPS) atau alat penyimpan daya listrik.
Pada 2014, pengadan UPS seharga hampir Rp6 miliar per unit ke sekolah-sekolah berhasil lolos. Lalu pada APBD 2015, pengadaan UPS kembali ada untuk kelurahan dan kecamatan. Namun saat dirinya mengonfirmasi ke lurah dan camat, mereka mengaku tidak pernah mengajukan pengadaan UPS.
(Susi Fatimah)