Terkait reklamasi, Fahira mengatakan, izin reklamasi itu bukan merupakan kewenangan Ahok, tetapi ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain itu, Laut pesisir Jakarta merupakan kawasan strategis nasional jadi tidak bisa sembarangan dikelola, apalagi oleh swasta yang tujuannya murni untuk bisnis.
“Apapun itu, reklamasi itu membangun sesuatu tanpa peduli dampaknya dikemudian hari, karena aspek lingkungan diabaikan. Jadi semacam bom waktu. Biota laut sudah pasti rusak akibat pendapatan nelayan turun. Bencana paling pasti adalah banjir dan yang paling menderita warga,” tukas Fahira.
Menurut Fahira, ke depan Ahok dipastikan akan tetap melontarkan ide-ide kontroversi untuk membuat gaduh publik sehingga melupakan persoalan utama yang dihadapi warga Jakarta.
“Jakarta ini selain berpredikat kota termacet di dunia, sekarang juga jadi kota yang paling tidak aman di dunia. Harusnya yang dilempar ke publik itu ide-ide bagaimana mengubah stigma ini, bukan ide-ide ngawur enggak jelas,” tegas Ketua Yayasan Anak Bangsa Berdaya dan Mandiri ini.
(Muhammad Saifullah )