Latif menjelaskan, upaya pengosongan terhadap enam rumah di Cipinang Bunder sudah dilakukan melalui mediasi dan komunikasi. Hanya saja, pihak keluarga yang tak terima malah melaporkan Polri ke Ombudsman atas dugaan maladministrasi.
"Soal laporan Ombudsman sudah kami tanggapi, dan Ombudsman menyatakan Polri tidak melakukan maladministrasi. Termasuk kami sudah lakukan dua kali teguran tertulis pada 26 September 2014, dan 27 Oktober 2014. Terakhir surat teguran ketiga dikirim 18 Mei 2015, dan jangka waktu berakhir 25 Mei 2015," bebernya.
Untuk sementara, lanjut Latif, pihaknya sudah menyiapkan tempat tinggal sementara enam keluarga tersebut di asrama Polri Jatirangga, Bekasi, Jawa Barat.
"Kami harap masyarakat memahami pengosongan ini karena untuk kepentingan dinas. Rencananya lahan yang di Cipinang Bunder akan dibangun kantor DVI Polri. Seharusnya kantor dibangun sejak 2012 tapi tertunda sampai sekarang," tuntasnya. (day)
(Misbahol Munir)