Revisi Undang-Undang Amputasi Kewenangan Khusus KPK

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indriyanto Seno Adji menilai revisi Undang-Undang KPK saat ini belum perlu dilakukan.

Menurutnya, revisi yang diajukan sejumlah fraksi di DPR dalam Prolegnas 2015 sangat tergantung dengan sinkronisasi serta harmonisasi dengan Undang-Undang (UU) lain yang terkait UU KPK. Sehingga harus dilakukan bersamaan dengan UU lain tersebut.

"Harus sejalan revisi UU KPK dengan pembahasan Rancangan UU (RUU) Tipikor, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KUHP, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Asset Recovery sehingga revisi yang dihasilkan bersifat parsial dan tidak akan menimbulkan tumpang tindih pengatutan regulasi," jelasnya dalam pesan singkat kepada wartawan, Rabu (7/10/2015).

Indriyanto mencontohkan, seperti dalam RUU KUHP dan KUHAP bahkan RUU Tipikor diatur tentang penyadapan baik substansi ketentuan berikut tata caranya.

Menurutnya, jika RUU tetap diajukan revisi maka hal itu akan mengamputasi kewenangan KPK sebagai lembaga institusi publik.

"Revisi belum tepat dilakukan saat ini. Apalagi dengan iklim politik sekarang ini akan berdampak kepada eksistensi KPK. Revisi ini tegas dan jelas mengamputasi wewenang khusus lembaga KPK menjadi public state institution. KPK itu memiliki basis kekhususan kelembagaan baik dari struktur, kewenangan, baik struktur, kewenangan, maupun teknis ketentuannya," tutupnya.