Ia menilai di Indonesia belum pernah korupsi dijadikan musuh bersama. Korupsi selalu dilegalkan dengan kebijakan.
Romo Benny mengisahkan dalam sejarah peradaban angkara ini selalu mengurangi sejarah. VOC (Kongsi Dagang Hindia-Belanda) bangkrut karena korupsi.
Kemudian pemerintahan Hindia Belanda menggantikan VOC itu dan membentuk struktur birokrasi yang baru. Setelah itu korupsi dikurangi dan VOC mengalami kejayaan.
“Tapi setelah zaman republir tidak ada lagi kesadaran bahwa korupsi memang menjadi musuh bersama, tidak ada kesadaran dari penguasa bahwa korupsi itu yang membuat kita miskin itu tidak ada," tambahnya.
"Jadi setiap penguasa kita selalu takut dengan lembaga korupsi dan menganggap sebagai musuh mereka dan penghambat dari pembangunan. Itulah salah satu alasan kenapa revisi UU KPK terjadi karena banyak pembangunan terhambat, kepala daerah takut mengambil kebijakan karena mereka takut diawasi,” imbuh Romo Benny berkisah.