Jika bangsa ini menggunakan paradigma bahwa lembaga pengawas adalah penghambat pertumbuhan, maka banyak yang melupakan masalah kemiskinan bangsa yang tidak memiliki daya saing serta tidak mampu menjadi bangsa yang besar adalah korupsi.
“Kalau kita mau jujur sebenarnya kultur kekuasaan kita, jadi kultur kekuasaan kita bukan melayani publik tapi kultur koruptif. Makanya korupsi ada di pusat-pusat kekuasaan," lanjutnya.
"Maka kembali dikatakan kalau Pak Jokowi ingin pemerintahannya menjalankan nawacita itu tidak hanya menjadi retrorika dan revolusi mental mau dijalankan, maka Jokowi harus tegas mengatakan menarik dan tidak memberikan dukungan revisi UU KPK,” pungkasnya.
(Randy Wirayudha)