Pelemahan Pelindo II Ancaman Bagi Program Pemerintah

JAKARTA - Garda Nawacita, salah satu organ pendukung pemerintahan Jokowi-JK menilai kegaduhan politik yang terjadi pada Pelindo II telah bergeser dari subtansi permasalahan dan hanya akan buang-buang energi. Pansus Pelindo II yang kini dibentuk DPR juga dianggap telah menyimpangkan permasalahan demi kepentingan politik tertentu.

"Terjadinya beberapa kali pergeseran isu dalam permasalahan di Pelindo II membuktikan inkonsistensi para pihak untuk menggunakan isu tersebut bagi kepentingan politik jangka pendek," tegas Ketua Umum Garda Nawacita Irwan Suhanto, di Jakarta, Senin (26/10/2015).

Garda Nawacita, lanjut Imam, melihat upaya pelemahan terhadap Pelindo II menjadi ancaman bagi terwujudnya program tol laut yang merupakan bagian integral dari Nawacita pemerintahan Jokowi-JK. Program Tol Laut yang bertitik tumpu kepada kuatnya sistem kepelabuhanan membutuhkan kepemimpinan yang kuat di pelabuhan-pelabuhan Indonesia.

Irwan menegaskan, berbagai manuver sejumlah pihak untuk menyudutkan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino dalam permasalahan di BUMN ini, menunjukkan adanya upaya untuk memaksakan pergantian direksi di Pelindo II. Padahal sejauh ini kebijakan RJ Lino sudah sesuai koridor aturan yang berlaku.

Sebagai Direktur Utama PT PELINDO II, RJ. Lino memiliki kewenangan melakukan kegiatan pengusahaan pelabuhan yang telah diatur dalam UU Nomor 17/2008 tentang Pelayaran Pasal 344 Ayat (3).