Kejagung Menjelma Jadi Penegak Hukum yang Berpolitik

JAKARTA - Massa dari Barisan Nasional-Komite Pemuda Anti Korupsi (Bansos-KPK) menilai Jaksa Agung HM Prasetyo dalam memimpin Kejaksaan Agung (Kejagung) telah merusak posisi kelembagaan Kejagung sebagai lembaga penegak hukum yang sarat kepentingan politik.

Hal itu terlihat dari proses hukum kasus dugaan korupsi dana bansos Pemprov Sumatera Utara (Sumut) di Kejagung yang tak berjalan maksimal karena penuh intervensi politik.

"Kejagung sudah jadi penegak hukum yang dipengaruhi kepentingan politik," kata koordinator aksi, Akbar di depan Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (7/1/2016).

Akbar lalu menuntut ketegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Prasetyo dari jabatannya. Hal ini perlu dipertimbangkan agar proses hukum berjalan independen dan bebas kepentingan politik.

"Jalan keluarnya segera mencopot Prasetyo," tegas Akbar.

(Rizka Diputra)