Panama Papers Ungkap Strategi Ayah Cameron Hindari Pajak

LONDON – Ayah dari Perdana Menteri Inggris David Cameron mendadak jadi sorotan media kembali setelah namanya masuk dalam daftar hitam Panama Papers, skandal bocoran data terbesar abad ini.

Ian Cameron disebut terdaftar sebagai pemilik Perusahan Bailmore yang basisnya berada di negara surga pajak. Tercatat, selama 30 tahun pendiriannya, perusahaan itu tidak pernah sekalipun membayar pajak kepada Britania Raya.

Panama Papers mengungkap strategi jitu yang dipakai pengusaha yang meninggal pada 2010 itu ialah dengan jalan mempekerjakan sekira 50 penduduk Bahama, Negara di Kepulauan Karibia untuk menandatangani sejumlah dokumen kerja miliknya. Jabatan yang tersedia untuk disandang mereka hanya dua, yakni menjadi bendahara atau menjadi sekretaris.

Diwartakan The Guardian, Selasa (5/4/2016), pekerja paruh waktu paling terkenal yang terlibat dalam skema kerja perusahaan milik mendiang ayah Cameron ialah Bishop Solomon Humes, seorang uskup dari Gereja Nubuat Allah. Ia andil dalam berbagai peran penting, termasuk menjadi wakil presiden perusahaan Bailmore.

Perusahaan Bailmore sendiri didaftarkan di Panama dan meskipun perusahaan yang bergerak di bidang investasi ini berbasis di Bahama, namun akta kepemilikannya memakai alamat rumah warisan keluarganya di Aberdeenshire, Skotlandia. Dengan jumlah aset yang dikelola mencapai sepersepuluh dari jutaan poundsterling, atas nama para keluarga kaya di Inggris.

Ketika disinggung mengenai keterlibatan Ian Cameron dalam skema pencucian uang, juru bicara David Cameron menjelaskan bahwa hal itu adalah urusan pribadi keluarga sang perdana menteri.

“(Lagipula) semua itu terjadi di masa lalu. Faktanya sekarang, Perdana Menteri (David Cameron) telah menindak dan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi penggelapan dan penghindaran pajak yang agresif selama masa pemerintahannya,” terang Helen Bower.

Panama Papers mengungkap perusahaan-perusahaan offshore dan shell company milik 140 politisi, pejabat negara, selebriti dan atlet dari seluruh dunia. Dokumen ini terdiri dari 11,5 juta dokumen yang memiliki kapasitas data tersimpan setara 2,6 terabytes, menjadikannya sebagai kebocoran dokumen terbesar di dunia.

Bandingkan dengan kawat diplomatik dunia yang dibocorkan Julian Assange melalui Wikileaks pada 2010 hanya berkapasitas sebesar 1,7 gigabytes dan bocoran data pajak Luxemburg pada 2014 sebanyak 4,4 Gigabytes dan data HSBC pada 2015 memuat sekira 3,3 gigabytes.

Meskipun sejak dirilis pada Minggu 3 April 2016, banyak orang mempergunjingkan fakta korupsi yang terungkap melalui Panama Papers. Namun hingga kini, belum ada kepastian bahwa skema pendirian perusahaan di negara-negara surga pajak dengan menjadi penadah investasi itu termasuk tindak ilegal secara hukum.

Sebab memiliki struktur usaha offshore sepenuhnya adalah jenis perusahaan yang legal. Banyak pengusaha di Rusia dan Ukraina menaruh aset kekayaan mereka di perusahaan offshore untuk melindungi mereka dari serangan kejahatan dan menghindari krisis pembatasan mata uang keras.

Yang menarik dari terkuaknya keterlibatan Ian Cameron di sini adalah fakta bahwa putranya justru bertindak sebaliknya. Pada pidatonya di Singapura tahun lalu, David Cameron bertekad akan memberantas korupsi dengan jalan pencucian uang di negaranya.

Pada Juni tahun ini, politisi Inggris itu juga untuk pertama kalinya akan mewajibkan semua perusahaan di Inggris untuk memperlihatkan pemilik perusahaannya yang sebenar-benarnya. Guna memastikan perusahaan yang dijalankan asli, bukan kamuflase.

(Silviana Dharma)