Menurut Chalid, reklamasi teluk Jakarta akan berdampak serius pada ekosistem laut. Sedangkan Pemprov DKI dinilainya belum memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memadai. Sebab itu, ia menegaskan proyek reklamasi yang melibatkan 17 pulau itu harus dihentikan.
“Memang harus dihentikan. Kemudian, dibikin strategi untuk memulihkan pantai utara Jakarta termasuk Banten dan Bekasi,” katanya.
Chalid melanjutkan, pemerintah pusat harus segera mengambil tindakan untuk menghentikan langkah Ahok melancarkan proyek tersebut. Menurutnya, jika tidak segera diambil tindakan, kejadian ini akan menjadi contoh bagi kepala daerah lain untuk membangkang pada menteri yang memiliki otoritas sebagaimana diatur undang-undang.
“Kalau ini dibiarkan, jangan heran ke depan seluruh gubernur, bupati dan wali kota juga akan melakukan pembangkangan terhadap menteri,” tukas Chalid.
(Arief Setyadi )